Belakangan ini media sedang heboh membicarakan tentang penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia kepada negara Indonesia. Sejumlah nama-nama penting di Indonesia tercatat sebagai korban spying yang dilakukan oleh negara Kanguru tersebut.
Publik seakan dibuat linglung dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya disadap oleh Australia dan dalam kepentingan apa negara tersebut memantau aktifitas Indonesia dengan melakukan penyadapan.
Beberapa waktu yang lalu sempat terungkap sebuah dokumen berupa slide presentasi sejumlah 6 slide yang dalam salah satu slide mencatat nama-nama penting di Indonesia. Salah satu nama penting di urutan pertama tertera nama Susilo Bambang Yudhoyono.
Publik seakan dibuat linglung dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya disadap oleh Australia dan dalam kepentingan apa negara tersebut memantau aktifitas Indonesia dengan melakukan penyadapan.
Beberapa waktu yang lalu sempat terungkap sebuah dokumen berupa slide presentasi sejumlah 6 slide yang dalam salah satu slide mencatat nama-nama penting di Indonesia. Salah satu nama penting di urutan pertama tertera nama Susilo Bambang Yudhoyono.
Faktor yang membuat SBY tidak bersikap tegas, sambung Eva, diduga kuat karena ada "kartu truf" yang dimiliki Australia saat menguping pembicaraan SBY. "Itu personal saja, mereka percaya diri karena punya kartu truf," pungkasnya.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengingatkan Australia betapa seriusnya masalah penyadapan badan intelijen negeri itu, Defence Signals Directorate, terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat-pejabat lainnya di Indonesia.
Sebagai balasan atas sikap Australia yang tidak mau minta maaf, Indonesia mengurangi komunikasi dengan Negeri Kanguru tersebut.
"Pemerintah Indonesia akan menurunkan derajat hubungan dan mengurangi akses komunikasi antarkedua negara, termasuk dengan kedutaannya. Ini sebagai wujud dari pandangan kami bahwa masalah ini tidak lazim," tegas Marty di Kemenlu, Jakarta, hari ini.
Menurut Marty, Indonesia akan menerapkan asas resiprositas (imbal-balik) dalam pertukaran informasi dengan Australia. Ini dimaksudkan agar jangan sampai langkah yang diambil Pemerintah RI mencederai kepentingan nasional. Semua harus terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari pihak Australia.
Atas kemarahan Indonesia terkait penyadapan itu, sebelumnya Perdana Menteri Australia Tony Abbott merasa negaranya tidak bersalah. Sebab, katanya, pemerintah manapun di dunia punya tugas utama melindungi negaranya dan mengedepankan kepentingan nasional.
"Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa," tutur Abbott di hadapan parlemen Australia.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengingatkan Australia betapa seriusnya masalah penyadapan badan intelijen negeri itu, Defence Signals Directorate, terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat-pejabat lainnya di Indonesia.
Sebagai balasan atas sikap Australia yang tidak mau minta maaf, Indonesia mengurangi komunikasi dengan Negeri Kanguru tersebut.
"Pemerintah Indonesia akan menurunkan derajat hubungan dan mengurangi akses komunikasi antarkedua negara, termasuk dengan kedutaannya. Ini sebagai wujud dari pandangan kami bahwa masalah ini tidak lazim," tegas Marty di Kemenlu, Jakarta, hari ini.
Menurut Marty, Indonesia akan menerapkan asas resiprositas (imbal-balik) dalam pertukaran informasi dengan Australia. Ini dimaksudkan agar jangan sampai langkah yang diambil Pemerintah RI mencederai kepentingan nasional. Semua harus terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari pihak Australia.
Atas kemarahan Indonesia terkait penyadapan itu, sebelumnya Perdana Menteri Australia Tony Abbott merasa negaranya tidak bersalah. Sebab, katanya, pemerintah manapun di dunia punya tugas utama melindungi negaranya dan mengedepankan kepentingan nasional.
"Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa," tutur Abbott di hadapan parlemen Australia.
0 komentar:
Posting Komentar